SEJARAH LAHIRNYA HAM

Menurut penyelidikan ilmu pengetahuan, sejarah hak-hak asasi manusia itu barulah tumbuh dan berkembang pada waktu hak-hak asasi itu oleh manusia mulai diperhatikan dan diperjuangkan terhadap serangan-serangan atau bahaya yang timbul dari kekuasaan suatu masyarakat atau negara (state). Pada hakikatnya persoalan mengenai hak-hak asasi itu berkisar pada hubungan antara manusia sebagai individu dan masyarakat. Sebab, manakala sesuatu negara semakin kuat dan meluas, secara terpaksa ia akan mengintervensi lingkungan hak-hak pribadi yang mengakibatkan hak-hak pribadi itu semakin berkurang. Maka pada saat yang sama terjadilah persengketaan antara individu dan kekuasaan negara. Dalam pertarungan itu, pihak individu (rakyat) selalu berada pada posisi yang terkalahkan. Pada saat itu pula perlindungan terhadap hak-hak individu yang bersifat asasi itu sangat dibutuhkan. Bila ditelusuri lebih jauh ke belakang mengenai sejarah lahirnya HAM, umumnya para pakar di Eropa berpendapat bahwa cikal bakal HAM itu sebenarnya telah ada sejak lahirnya Magna Charta 1215 di kerajaan Inggris. Di dalam Magna Charta itu disebutkan antara lain bahwa raja yang memiliki kekuasaan absolut dapat dibatasi kekuasaannya dan dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum. Dari sini lahir doktrin `raja tidak kebal hukum’ dan harus bertanggung jawab kepada rakyat. Walaupun kekuasaan membuat undang-undang pada masa itu lebih banyak berada di tangannya.’3 Semangat Magna Charta inilah yang kemudian melahirkan undang-undang dalam kerajaan Inggris tahun 1689 yang dikenal dengan undang-undang hak (Bill of Right).” Peristiwa ini dianggap sebuah keberhasilan rakyat Inggris melawan kecongkakan raja John, sehingga timbul suatu adagium yang berintikan “manusia sama di muka hukum (equality before the low)”. Adigium ini memperkuat dorongan timbulnya negara hukum dan demokrasi yang mengakui dan menjamin asas persamaan dan kebebasan sebagai warga negara. Asas persamaan ini pula yang nantinya, mendasari hakhak lainnya seperti kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia sebagaimana tercermin dalam konsiderans mukadimah Deklarasi Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia 1948. Untuk mewujudkan kedalam suatu tindakan konkrit dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, pemikiran dua tokoh, Rousseau tentang kontrak sosialnya dan Motesquieu dengan trias politikanya telah memberikan kontribusi yang amat besar. Trias politika yang lahirnya didorong oleh sebuah keinginan untuk mencegah tirani, pada intinya membuat pemisahan antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan judikatif, sehingga seorang raja tidak dapat bertindak secara semena-mena di luar ketentuan hukum yang berlaku. Paham ini pula yang memberi semangat bagi munculnya deklarasi tentang kemerdekaan “Declaration of Independence” di Amerika tahun 1776. Di dalam deklarasi itu ditegaskan bahwa `manusia adalah merdeka sejak dalam perut ibunya, sehingga tidak logis bila sesudah lahir ia harus dibelenggu”. Pada tahun 1789, di Prancis lahir sebuah deklarasi yang dikenal dengan The French Declaration, menyatakan hakhak yang lebih rinci lagi sebagai dasar dari The Rule of Law. Di dalamnya dinyatakan antara lain: tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Pernyataan ini, selanjutnya, dipertegas pula dengan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat (freedom of expression), kebebasan menganut keyakinan/agama (freedom of religion), perlindungan terhadap hak milik (the right of properti) dan hak-hak dasar lainnya. Dalam The French Declaration tersebut sudah tercakup semua hak, meliputi hak-hak yang menjamin timbulnya demokrasi dan negara hukum. Deklarasi yang lahir sebagai buah Revolusi Perancis itu telah berhasil meruntuhkan susunan masyarakat feodal termasuk golongan pendeta agama dan susunan pemerintahan negara yang bersifat kerajaan dengan sistem monarki absolut. Disebabkan revolusi tersebut bertujuan untuk memperoleh jaminan hak-hak manusia dalam perlindungan undang-undang negara, maka dirumuskanlah tiga prinsip yang disebut Trisloganda, yaitu (1) kemerdekaan (liberte), (2) kesamarataan (equalite), (3) kerukunan dan persaudaraan (fraternite). Ketiga semboyan ini telah melahirkan Konstitusi Perancis 1791. Seiring dengan berjalannya waktu dan terjadinya perkembangan dalam kehidupan kemasyarakatan konsepsi HAM terus mengalami perubahan. Isi dan ruang lingkup HAM masa lampau itu ternyata tidak responsif dan aspiratif lagi terhadap perkembangan situasi serta tuntutan realitas sosial yang ada. Lagi pula hak-hak yang harus mendapat perlindungan tidak hanya bersifat yuridis-politik, melainkan juga hak-hak dalam bidang kehidupan lainnya seperti ekonomi, sosial dan budaya. Dalam rangka konseptualisasi dan reinterpretasi terhadap HAM yang mencakup bidang yang lebih luas, maka pada permulaan abad ke 20, presiden Amerika, Franklin D. Rosevelt merumuskan empat macam hak-hak asasi yang dikenal dengan “The Four Freedoms”. Yaitu, freedom ofspeech (kemerdekaan/kebebasan berbicara), freedom of religion (lcemerdekaan/kebebasan dalam memilih agama), freedom from fear (kebebasan dari rasa takut), dan freedom from want.” Keempat macam hak-hak dasar ini disandarkan kepada sebuah argumen bahwa untuk membahagiakan manusia tidak cukup hanya dengan memberikan pengakuan hak-hak politik saja. Karena hakhak politik dan yuridik tidak akan berarti apa-apa tanpa terpenuhinya kebutuhan manusia yang paling mendasar (basic need) seperti sandang, pangan dan papan. Berdasarkan argumen ini pula maka perspektif HAM dalam perkembangan selanjutnya mencakup bidang ekonomi, sosial dan budaya. Dimensi baru HAM yang dirumuskan D. Rosevelt ini menjadi inspirasi dan bagian yang tak terpisahkan dari Declaration of Human Rights 1948 yang menjadi pedoman pelaksanaan HAM hingga saat ini. Pernyataan yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini terdiri dari 30 pasal dan sangat sarat dengan ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia baik yang bersifat yuridik maupun politik. Dalam pembabakan perkembangan HAM, deklarasi ini disebur juga sebagai Generasi I Hak-hak Asasi Manusia, yang dalam pembahasan berikutnya disingkat dengan UDHR (Universal Declaration of Human Rights). Tahun 1993 diselenggarakan Konferensi Dunia tentang Hak-hak Asasi Manusia di Wina, Austria. Konferensi tersebut melahirkan beberapa kesepakatan yang bertujuan untuk memperkuat dan menegaskan pelaksanaan HAM di seluruh dunia. Hasil kesepakatan tersebut melahirkan sebuah deklarasi yang disebut “Deklarasi Wina”. Salah satu butirnya adalah: “Menegaskan kembali komitmen yang sungguh-sungguh dari semua negara untuk memenuhi kewajibannya dalam memajukan penghormatan, ketaatan dan perlindungan universal terhadap HAM dan kebebasan asasi untuk semua orang sesuai dengan Piagam PBB serta instrumen lainnya yang ada kaitannya dengan HAM dan hukum internasional”. Rumusan-rumusan HAM yang terdapat dalam UDHR itu kelihatannya belum mampu mengakomodasikan hasrat dan keinginan seluruh negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama negara-negara yang penduduknya mayoritas umat Islam. Umat Islam melihat permasalahan yang sangat prinsipil di dalam pasalpasal HAM tersebut. Misalnya, pasal 16 yang menyangkut dengan perkawinan antar umat yang berbeda agama, dan pasal 18 tentang hak kebebasan keluar-masuk agama.z’ Dalam pandangan Islam, perkawinan seorang muslim dengan non muslim adalah sesuatu yang terlarang (haram). Sedangkan kebebasan keluar-masuk agama adalah suatu kemurtadan. Dengan kata lain pasal 18 UDHR itu dipandang sebagai mempertegas hak seseorang untuk murtad (pindah-pindah agama). Atas dasar ini semua, maka negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam sedunia (OKI) membuat suatu rumusan tentang HAM berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah Nabi yang dideklarasikan di Kairo, Mesir tanggal 5 Agustus 1990. Rumusan yang terdiri dari 25 pasal itu kemudian disebut dengan Cairo Declaration (Deklarasi Kairo) yang disingkat dengan CD saja. Deklarasi Kairo tidaklah membentuk rumusan HAM yang baru sama sekali tapi mengoreksi pasal-pasal yang dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip Islam seperti pasal 16 dan 18 tersebut di atas. Demikian pula konsep lainnya yang memberikan kebebasan tanpa batas moral Islam seperti homoseksual, lesbianisme, aborsi dan sejenisnya. Bagi pasal-pasal yang tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam diberi landasan Al-Qur’an dan Sunnah.

sumber : http://www.docstoc.com/docs/48109004/Sejarah-HAM

2 thoughts on “SEJARAH LAHIRNYA HAM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s